Vnews.click, Bintan – Imigrasi Kelas II TPI Bintan melaksanakan pendeportasian terhadap seorang warga negara Republik Rakyat Tiongkok berinisial YX (33) yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan identitas saat mengajukan paspor.
YX dideportasi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju negara asalnya, Jumat (6/11/2026).
“Penyalahgunaan identitas kependudukan untuk memperoleh paspor RI merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan, Adi Hari Pianto, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan kronologis perkara ini bermula pada 9 April 2026, ketika YX mendatangi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bintan sesuai jadwal pada aplikasi M-Paspor guna mengajukan permohonan paspor baru dengan identitas atas nama AP.
Kecurigaan petugas muncul saat wawancara dan pengambilan foto, karena pemohon tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan hanya menggunakan bahasa Inggris.
“Berdasarkan pemeriksaan lanjutan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, ternyata yang bersangkutan warga negara Tiongkok dan memiliki paspor RRT yang masih berlaku,” ungkapnya.
Adi menyebut pelaku YX diduga menggunakan dokumen kependudukan Indonesia yang tidak sah berupa kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran atas nama AP untuk memperoleh dokumen perjalanan RI.
Petugas turut menyita barang bukti berupa dokumen pendaftaran M-Paspor, surat pernyataan, serta satu unit telepon genggam yang digunakan dalam proses pengajuan permohonan tersebut.
Selanjutnya, YX ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana keimigrasian setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian menggelar perkara bersama Korwas PPNS Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri dan Koordinator Pengawas PPNS Reskrim Polres Bintan pada 7 Mei 2026.
“Petugas menyimpulkan alat bukti telah memenuhi unsur tindak pidana keimigrasian,” ujar dia.
Adi menegaskan integritas dokumen perjalanan RI tidak boleh dikorbankan oleh cara-cara yang melawan hukum. Imigrasi memperketat verifikasi faktual, termasuk pada tahap wawancara agar manipulasi identitas gagal sejak tahap permohonan.
Pihaknya turut mengimbau masyarakat tidak terlibat dalam pemalsuan dokumen maupun penggunaan identitas orang lain dalam pengurusan dokumen keimigrasian, karena tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. (Lus)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N