VNews.click, Jakarta – Anggota DPD RI H. Sudirman Haji Uma, mengatakan polemik jabatan wakil presiden atau Wapres Gibran Rakabuming Raka yang dipicu oleh syarat jadi wakil presiden harus segera diselesaikan melalui mekanisme konstitusional.
Menurut Senator Indonesia asal Provinsi Aceh itu, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 telah bersifat final dan tidak boleh menjadi polemik berkepanjangan.
“Putusan MA tersebut menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah. Semua pihak harus hormati putusan tersebut karena final,” kata Haji Uma, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, ada dua mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, wakil presiden mundur secara terhormat.
“Jika jabatan wakil presiden kosong, pengisian dilakukan oleh MPR melalui pemilihan dari dua calon Wapres yang diusulkan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945,” ujarnya.
Haji Uma menilai mundur secara sukarela merupakan langkah yang elegan dan bijaksana dalam menjaga stabilitas ketatanegaraan.
“Kita menghargai kalau wakil presiden mundur dengan hormat. Itu sikap kenegarawanan,” ujarnya.
Kedua, apabila wakil presiden tidak mundur, maka penyelesaian dapat ditempuh melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yakni melalui tahapan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga MPR.
Dijelaskannya, DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran, kemudian MK melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan konstitusi. Selanjutnya, keputusan akhir mengenai pemberhentian berada pada MPR.
“Kalau proses pemakzulan nanti dilakukan oleh MPR, itu sistem yang sudah pasti. Bukan kudeta, itu konstitusi,” tegas Haji Uma.
Haji Uma juga meminta agar kabar mengenai rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencuat pada 10 November 2026 segera diperjelas melalui pernyataan resmi. Alasannya, ketidakpastian yang terus berlarut dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Proses ini harus segera berjalan. Mundur terhormat lebih elegan, tapi kalau harus dimakzulkan, biarlah MPR yang memutus,” pungkas Haji Uma.[Fas]
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N