Vnews.click, Tanjungpinang – Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah 1.2 KPK menyatakan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Pemerintah Provinsi Kepri meningkat dalam tiga tahun terakhir.
Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah 1.2 KPK, Uding Juharudin, mengatakan, peningkatan SPI ini menunjukkan adanya perbaikan perlahan dalam pencegahan risiko korupsi di lingkungan pemerintah daerah, khususnya Kepri.
“Dari data historis tiga tahun terakhir, skor SPI Kepri meningkat dari tahun 2023 sebesar 70, lalu 2024 naik jadi 71, dan 2025 naik lagi di angka 74,” kata Uding usai rapat koordinasi monitoring dan evaluasi SPI Pemprov Kepri di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (13/11/2026).
Uding mengatakan nilai SPI Kepri 2025 berada di zona “waspada”, atau masih di bawah batas minimal kategori “terjaga” yang sebesar 78.
Karena itu, Korsupgah KPK terus mendorong peningkatan skor SPI Kepri di angka 78 tahun 2027, namun tentu membutuhkan komitmen bersama pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sekaligus menindak lanjuti aspek-aspek yang masih membutuhkan perbaikan.
Lanjutnya menjelaskan SPI mengukur tiga dimensi, yakni eksternal, internal, dan ahli. Penilaian eksternal atau dari pihak luar terhadap Pemprov Kepri mencapai 88.
Sementara itu, penilaian internal berada di angka 73 dan penilaian ahli menjadi yang terendah, yakni 64,20.
Uding menjelaskan kesenjangan antara penilaian eksternal dan internal menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan Pemprov Kepri belum sepenuhnya terinternalisasi di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Berdasarkan aspek penilaian, pengelolaan pengadaan barang dan jasa memperoleh skor tertinggi, yakni 83,63. Selanjutnya, aspek transparansi mencatat nilai 81,58.
Sebaliknya, sosialisasi antikorupsi menjadi aspek dengan nilai terendah, yaitu 63,76. Pengelolaan sumber daya manusia juga masih rendah dengan skor 67,54.
Pada tingkat perangkat daerah, hanya dua dari 21 unit kerja yang masuk kategori terjaga. Keduanya adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri dengan nilai 85,59 serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan skor 81,53.
Sementara itu, sebelas unit kerja masih berada dalam kategori rentan. Dinas Komunikasi dan Informatika menempati posisi terbawah dengan nilai 66,56. Sekretariat DPRD menyusul dengan skor 69,61.
“Kami selalu menyampaikan bahwa dalam rangka koordinasi dan supervisi, kami hadir sebagai pendamping pemerintah daerah. Program-program yang kami bawa bertujuan mendorong perbaikan tata kelola secara sistemik, sehingga celah-celah korupsi dapat dieliminasi,” pungkas Uding. (Lus)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N