Tanjungpinang (Vnews.click) – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, mengatakan kemampuan belanja aparatur sipil negara (ASN) ikut mempengaruhi pergerakan ekonomi daerah setempat.
Menurut Teguh angka pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang saat ini hanya sebesar 3,78 persen, yang didominasi oleh sektor UMKM. Tanjungpinang tidak banyak memiliki industri dan juga bukan daerah penghasil.
“Sektor UMKM ini sendiri erat kaitannya dengan kemampuan belanja pegawai. Bisa kita saksikan bersama, ketika pegawai belum menerima tambahan penghasilan pegawai (TPP), aktivitas perekonomian terutama UMKM juga ikut terdampak ,” kata Teguh di Tanjungpinang, Minggu.
Teguh menyebut di lingkungan Pemkot Tanjungpinang terdapat sekitar 5.613 orang pegawai ASN dan non ASN. Selain jumlah pegawai itu sendiri, tentu juga harus dihitung jumlah anggota keluarganya.
Sebagian besar pegawai pemkot mengandalkan TPP, sebab pada umumnya gaji mereka telah lebih dulu dijadikan agunan pinjaman atau di kalangan pegawai lebih dikenal dengan sebutan “disekolahkan”.
Selain itu, kata Teguh, TPP ASN di lingkungan Pemkot Tanjungpinang pun telah mengalami penyesuaian sebesar 25 persen.
“Banyak kegiatan ikut dipangkas hanya untuk memenuhi tanggung jawab pemerintah membayar kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2024,” ujarnya.
Sejumlah kegiatan tahun 2024 yang masuk dalam tunda bayar, lanjutnya, telah mulai dibayarkan atau diproses kembali pengajuan pembayarannya bulan Juni 2025.
Kegiatan-kegiatan produktif yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, tidak ikut ditunda pelaksanaanya, artinya pelayanan pubik tetap berjalan dan program pembangunan tetap berjalan meski volumenya dikurangi.
Teguh menambahkan untuk mengatasi permasalahan keuangan daerah secara inklusif, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah telah menyusun regulasi-regulasi yang diperlukan dalam kerangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pemanfaatan ruang milik jalan, fasilitas umum, serta intensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk ke dalam rencana kerja wali kota.
Selain itu, Pemkot Tanjungpinang telah menginventarisir lahan eks hak guna bangunan/hak guna usaha (HGB/HGU) yang tidak digunakan. HGB/HGU lahan dimaksud tidak akan diperpanjang, dikembalikan ke negara, dan akan dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan atau investasi ke Tanjungpinang. Sejumlah investor telah diundang untuk secara langsung melihat peluang investasi tersebut.
Bahkan Wali Kota Lis turut melakukan kajian untuk merampingkan jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengurangi beban belanja pegawai.
“Wali kota tidak hanya memikirkan kemampuan ekonomi pegawainya, tapi secara luas justru memikirkan untuk meningkatkan ekonomi daerah, sebab ada korelasi antara kemampuan belanja pegawai dengan pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Red)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N