Vnews.click, Tanjungpinang – Jumlah angka pengangguran dan kemiskinan di Kepri tercatat masih tinggi per tahun 2026.
Menurut Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kepri, angka pengangguran masih sebesar 6,40 persen atau sebanyak 75 ribu orang tanpa pekerjaan.
“Batam masih wilayah tertinggi, sebesar 7,28 persen. Namun angka pengangguran terjadi penurunan, sebelumnya 6,8 persen,” ujar Kepala Disnaker Kepri, Diky Wijaya, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan Pemprov Kepri masih terus berupaya untuk menuntaskan permasalahan pengangguran tersebut.
Upaya yang dilakukan tersebut seperti mengadakan pelatikan bagi tenaga kerja lokal.
Para pencari kerja yang selesai menjalani proses pelatihan pekerja galangan kapal, UMKM, hingga sekotor perhotelan dihadapkan dapat diserap oleh para perusahaan, baik di Batam, maupun Bintan.
“Hasil pelatihan, kita harap dapat terserap. Ini salah satu upaya kita untuk menekan angka pengangguran di Kepri,” sebutnya.
Sementara itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kepri mencatat, tingkat kemiskinan di provinsi dengan ribuan pulau tersebut di angka 4,09 persen, dengan jumlah penduduk 111, 22 ribu jiwa atau diperkirakan mencapai 22.972 kepala keluarga (KK) miskin.
Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kepri, Irwanto, mengatakan sebanyak 68.040 jiwa diantaranya berada di Kota Batam, 13.470 jiwa di Tanjungpinang, 12.560 jiwa di Karimun, lalu sebanyak 8.110 jiwa berada di Kabupaten Bintan.
Meski demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Lingga diklaim paling tinggi, ketimbang empat kabupeten/kota tersebut, dengan garis kemiskinan sebanyak 9,12 persen dari jumlah penduduk atau sekitar 8.240 jiwa.
“Natuna sebanyak 4.010 jiwa dan Anambas 2.860 jiwa. Namun, yang tertinggi di Kepri Kabupeten Lingga,” sebut Irwanto.
Ia menjelaskan, indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,482 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,100, yang menggambarkan tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
“Garis kemiskinan mencapai Rp891.524 per kapita per bulan, sebagai batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan,” tambahnya.
Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dengan menyasar sebanyak 811 kepala keluarga (KK). Dinsos juga memperkuat pemutakhiran dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran,” sebutnya.
Selain itu, penguatan perlindungan sosial secara digital, pemberdayaan ekonomi keluarga melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP), penyuluhan sosial terpadu menjadi strategi Dinsos dalam menekan angka kemiskinan.
Dinas Sosial Kepri berupaya memastikan penanganan kemiskinan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. (Lus)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N