Tanjungpinang (Vnews.click) – Berdasarkan laman Ocean Health Index (OHI), saat ini Indonesia berada pada peringkat 189 dari 220 wilayah.
Skor Indeks Kesehatan Laut Indonesia secara keseluruhan adalah 61 dari 100, lebih rendah dibandingkan skor rata-rata global yang sebesar 69.
Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI), Hendra Wiguna, menuturkan bahwa perlu upaya untuk kembali menyehatkan laut Indonesia.
“Indeks kesehatan laut (OHI) global turun dari 73 menjadi 69, OHI Indonesia sendiri turun dari 69 menjadi 61, dari urutan 152 menjadi urutan 189 dari 220. Dari 11 indikator yang paling rendah adalah indikator laut sebagai pariwisata dan rekreasi skornya 9,” kata Hendra, Rabu (15/1/2025).
Indikator tersebut menunjukan bahwa dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut sebagai destinasi wisata belum mengedepankan keberlanjutan ekosistem. Kata Hendra, hal lainnya yang memperhatikan adalah Indikator laut sebagai sumber pangan, skor kita hanya 25. Menunjukan bahwa praktik pengelolaan pangan perikanan, baik itu perikanan tangkap maupun budidaya, masih jauh dari praktik berkelanjutan.
“Sudah banyak kebijakan yang dibuat untuk mendukung praktik pengelola perikanan yang berkelanjutan, namun dalam implementasinya masih jauh panggang dari api. Misal masih maraknya aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan di Sumatera Utara dan penggunaan bom di Simeulue Aceh dan Halmahera Selatan Maluku Utara, ataupun kegiatan budidaya yang belum menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) seperti di Gresik Jawa Timur,” jelas Hendra.
Praktik perikanan yang belum mengindahkan keberlanjutan ini menurut Hendra, akan menghambat pencapaian presiden dalam memperkuat sektor pangan. Oleh karena itu, KPPMPI meminta agar pemerintah memperhatikan betul kesehatan laut kita.
Lanjut Hendra, ditengah memburuknya dampak dari perubahan iklim yang menjadikan resiko melaut semakin tinggi. Upaya menjaga dan memulihkan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut menjadi sangat penting untuk mendukung kegiatan usaha nelayan dan pembudidaya serta pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.
“Ke depan, pemerintah dalam setiap kebijakannya harus benar-benar memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan laut dan pesisir. Sehingga tidak menjadi persoalan baik dalam prosesnya maupun dimasa mendatang, serta harus responsif terhadap aspirasi masyarakat,” ujar Hendra. (Red)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N