Batam (Vnews.click) – Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membuat Ditjen Bimas Katolik Kementerian Agama (Kemenag) tidak tinggal diam.
TPPO adalah salah satu bentuk perbudakan modern dan kejahatan transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime).
Menyadari TPPO secara serius melanggar hak asasi dan merampas martabat kemanusiaan, Ditjen Bimas Katolik bergandengan tangan dengan mitranya Gereja Katolik menggelar kegiatan membahas pendekatan holistik dalam penanganan dan pencegahan TPPO yang berlangsung di Batam pada tanggal 26 s.d 29 November 2025.
Dirjen Bimas Katolik, Suparman, saat membuka kegiatan menegaskan TPPO ini sungguh berbahaya karena mencakup berbagai bentuk eksploitasi manusia hingga perbudakan.
“Kita harus tajam melihat apa yang dapat kita lakukan pada tahap pencegahan, apa yang kita lakukan ketika TPPO sudah terjadi dan langkah apa yang dapat ditempuh setelah kasus itu terjadi,” ujar Suparman.
Ia juga memastikan bahwa TPPO ini memiliki jaringan yang kuat dengan intervensi sistem yang kuat pula. Karena itu solusi hanya dapat ditemukan melalui analisi berbasis data akurat sehingga menghasilkan langkah penanganan yang benar-benar tepat.
“Saya kira kita perlu memahami data-data mengenai TPPO yang begitu luar biasa dan kian memprihatinkan. Yang kita hadapi ini bukan pelaku sembarangan, tetapi mereka yang memiliki modal, jaringan, dan kemampuan untuk menjalankan kejahatan ini. Mampukah kegiatan selama empat hari ini menghasilkan rekomendasi yang benar-benar berkualitas untuk mengatasi semua itu?” imbuhnya.
Salah satu data yang menjadi sorotan Dirjen adalah bahwa sebagian besar korban TPPO berasal dari keluarga miskin. Faktor ekonomi inilah yang kerap menjadi pemicu utama terjadinya TPPO. Terhadap kenyataan ini Suparman menjelaskan bahwa Ditjen Bimas Katolik saat ini tengah berupaya membangun pola kerja yang lebih “out of the box”.
“Bimas Katolik sudah mulai bergerak out of box yakni dengan memastikan umat Katolik memiliki akses ke program-program Pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada para Kabid/Pembimas Katolik dan penyuluh di seluruh Indonesia bahwa tugas mereka adalah mencermati umat Katolik yang masuk dalam database kemiskinan apakah mereka sudah mendapatkan akses ke program-program Pemerintah atau belum. Bahkan bantuan Natal Nasional harus juga menyentuh dan membantu keluarga-kelurga korban TPPO,” papar Suparman.
Dirinya menambahkan, sudah banyak memberikan bantuan pembangunan gereja tapi urusan TPPO masih belum maksimal. Oleh karenanya, semua harus bergerak bersama.
“Itulah mengapa pendekatan yang dipilih adalah pendekatan holistik, artinya penanganan TPPO tidak bisa hanya dibebankan pada satu instansi saja, melainkan harus melibatkan seluruh instansi, lintas Kementerian/Lembaga,” jelasnya.
Dalam hal peran Gereja, Suparman menyebutkan bahwa ketaatan umat pada Gereja Katolik sangat kuat. Di saat korban TPPO merasa bingung, maka mereka akan lebih mudah datang berkonsultasi dengan para pastor atau uskup. Jadi kata Suparman, umat harus direspons, harus dilayani.
“Umat korban TPPO sering kali lebih percaya kepada pastor dibandingkan institusi lain. Karena itu, jika umat melapor, gereja dapat memfasilitasi mereka untuk menyampaikan laporan ke instansi atau kementerian terkait. Bimas Katolik tentu siap membantu. Setiap keluhan dari korban harus ditanggapi dengan cepat dan serius,” pungkasnya.
Sejalan dengan apa yang disampaikan Dirjen Bimas Katolik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Zoztafia mengatakan siap mendukung upaya pencegahan TPPO.
“Kanwil Kemenag Kepri adalah salah satu dari anggota Satgas TPPO Provinsi Kepri di bagian pencegahaan. Kami sudah melakukan berbagai upaya baik secara internal antarumat beragama, di lembaga pendidikan maupun dalam masyarakat umum,” ujar Zoztafia.
Ia menegaskan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu wilayah yang sangat rawan terhadap TPPO. Upaya pencegahan dilakukan melalui pendekatan keagamaan, yakni dengan menjalin komunikasi dengan para tokoh agama untuk memberikan edukasi dan menumbuhkan kepedulian akan pentingnya pencegahan TPPO.
“Kami sangat berterima kasih kepada Dirjen Bimas Katolik yang sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan ini di Batam Kepulauan Riau,” ungkapnya.
Melalui langkah-langkah konkret yang dibangun Bimas Katolik bersama para mitra, harapannya penanganan dan pencegahan TPPO menemukan solusi yang holistik. Pemerintah bersama gereja berkomitmen untuk berdiri di garis terdepan. (Mis)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N