Vnews.click, Tanjungpinang – Sebanyak 34 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Kepri berhenti beroperasi sementara waktu, karena adanya perubahan sistem administrasi pencairan dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sekarang SPPG tak bisa sembarangan minta top-up dana, tapi harus membuat laporan penggunaan dana harian (LPDH) dahulu, setelah itu baru BGN top-up dana,” kata Sekretaris Satgas MBG Kepri, Rika Azmi, Selasa (10/11/2026).
Kebijakan itu, bertujuan agar penggunaan dana di SPPG lebih transaparan dan akuntabel dibandingkan sebelum-sebelumnya.
Menurut Rika 34 SPPG berhenti beroperasi untuk sementara itu tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kepri. Ia menegaskan bahwa penghentian operasional dapur MBG tersebut tidak berkaitan dengan pengurangan dana operasional dari BGN.
“Kendalanya di sistem administrasi saja, bukan pengurangan dana operasional SPPG maupun masalah lainnya,” ujar dia.
Rika melanjutkan Satgas MBG Kepri terus berkoordinasi dengan BGN Pusat guna mencari solusi supaya 34 SPPG itu dapat beroperasi kembali, karena penghentian operasional itu otomatis berdampak terhadap penerima manfaat MBG.
Dia menyatakan hingga periode Oktober 2026, jumlah penerima manfaat MBG di seluruh wilayah Kepri sudah mencapai 594.278 orang, atau 87,47 persen dari total target sebanyak 679.402 orang.
Ia menambahkan Pemerintah Provinsi Kepri juga sudah menyurati BGN Pusat guna menggesa operasional dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
“Warga di 3T sangat menantikan MBG. Makanya, kita gesa terus ke BGN agar segera terealisasi,” pungkasnya. (Red)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N