VNews.click, Jakarta Anggota DPR RI Ahmad Irawan, mendorong Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan dana transfer keuangan ke daerah atau TKD.
Politikus Partai Golkar itu menilai perbaikan penting untuk menjawab kritik publik sekaligus memastikan program prioritas pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dikatakannya, partai-partai koalisi pemerintah memiliki tanggung jawab bersama untuk menyukseskan program pemerintahan. Di sisi lain, sejumlah kebijakan transformatif pemerintah belum mendapat perhatian yang sepadan akibat lemahnya sosialisasi dan beredarnya informasi yang keliru.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad, dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional”, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam bidang reforma agraria, anggota Komisi II DPR itu menilai kebijakan pemerintah perlu melampaui legalisasi aset dan pembagian sertifikat tanah. Penyelesaian konflik agraria, harmonisasi data pertanahan, dan koordinasi antarkementerian menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh kepastian atas penguasaan lahan.
Ahmad Irawan juga menilai kebijakan satu data diperlukan untuk menyelaraskan informasi antarkementerian dan lembaga.
Terkait MBG, Ahmad menyatakan program tersebut penting bagi pemenuhan gizi masyarakat. Namun, pengawasan anggaran dan pelaksanaannya harus diperkuat, sementara setiap penyimpangan perlu ditindak sesuai hukum.
“Kita butuh program seperti ini dan kita harus mengapresiasi presiden. Ini adalah bukti kepedulian kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut anggaran program tersebut telah dirasionalisasi dari lebih dari Rp360 triliun menjadi sekitar Rp240 triliun, angka yang perlu dikonfirmasi melalui dokumen anggaran resmi.
Untuk Koperasi Desa Merah Putih, Ahmad mendesak pemerintah mempercepat operasional agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Menurut dia, koperasi tersebut berpotensi mendukung distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan logistik desa.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” katanya.
Ahmad juga menyoroti ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer pusat. Ia menyebut kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih sekitar 10 persen dari APBD. Karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat kemandirian fiskal.
Selain itu, Ahmad Irawan juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengumumkan kebijakan yang belum matang karena berpotensi memperburuk persepsi masyarakat.
Di tengah tekanan geopolitik global, Ahmad menilai kebijakan mempertahankan subsidi dan kompensasi energi menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.
“Hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi masih ditanggung pemerintah. Itu adalah bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” ujarnya.
Terakhir, Ahmad Irawan menegaskan, semua evaluasi pemerintahan harus berujung pada perbaikan nyata, peningkatan transparansi, dan penguatan pengawasan agar kepercayaan publik tetap terjaga.[Fas]
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N