Tanjungpinang (Vnews.click) – Pemerintah Provinsi Kepri meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) ke-15 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi menyerahkan langsung LHP LKPD Kepri kepada Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan dan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Dompak, Tanjungpinang, Senin (23/6/2025).
“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK, serta mempertimbangkan pelaksanaan rencana aksi dari tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov Kepri 2024,” kata Anggota VI BPK RI Fathan Subchi.
Fathan menyampaikan pencapaian ini menandai keberhasilan Pemprov Kepri dalam mempertahankan opini WTP ke-15 kalinya secara berturut-turut.
Menurutnya prestasi ini diharapkan dapat memotivasi seluruh jajaran pemerintah
daerah untuk terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah serta kualitas dari laporan yang disajikan.
Namun demikian, kata dia, BPK turut menyampaikan beberapa area yang memerlukan perhatian lebih lanjut,
khususnya terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain
Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Kepri 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah.
Kemudian, pengelolaan ambang batas belanja yang menjadi beban Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib (RSUD RAT) serta Rumah Sakit Jiwa dan.Ketergantungan Obat Engku Haji Daud (RSJKO EHD) pada 2024 belum tertib.
“Termasuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri belum optimal dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemungutan pendapatan pajak alat berat (PAB) di 2024,” ujarnya.
Lanjut Anggota VI pun menekankan pentingnya sinergi antara BPK, pemerintah daerah, dan DPRD dalam mencapai tujuan bernegara.
Selain itu, penggunaan APBN/APBD yang efektif dan efisien harus selalu diperhatikan, karena setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBN/APBD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan representasi dari kepercayaan publik dan harapan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup mereka.
“Oleh karena itu, sangatlah penting sinergi antarpihak untuk memastikan bahwa setiap rupiah tersebut digunakan untuk memberikan manfaat yang maksimal dan
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Fathan. (Red)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N