Vnews.click, Tanjungpinang – Komisi IX DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) bersama Pemerintah Provinsi Kepri dan berbagai pemangku kepentingan guna membahas program prioritas nasional bidang kesehatan, seperti JKN, MBG hingga ketenagakerjaan.
“Tim Komisi IX turun langsung ke Kepri guna melihat secara jelas pelaksanaan program proritas nasional di bidang kesehatan,” kata Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh saat memimpin raker di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Kepri, Rabu (22/4/2026).
Dalam raker ini, Wafiroh juga mengapresiasi Kepri telah meraih capai universal health coverage (UHC) dengan tingkat kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 98 persen.
Ia turut mendorong Pemerintah Daerah Kepri dan BPJS Kesehatan mengintegrasikan data peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
“Sebenarnya tak ada larangan punya Jamkesda dan BPJS, tapi lebih baik dikoneksikan, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, raker ini juga bertujuan mendalami bagaimana efektivitas pengawasan obat dan makanan di Kepri, sebagai wilayah kepulauan yang memiliki pintu masuk atau jalur tikus cukup banyak ditambah berbatasan langsung dengan banyak negara.
“Bukan hanya rawan PMI ilegal, tapi Kepri juga penyelundupan obat dan makanan,” ujarnya.
Selanjutnya, Nihayatul juga menyoroti kondisi tenaga kerja di Kepri yang terus bertambah, seiring meningkatnya jumlah migrasi dari daerah lain.
“Ini juga jadi pekerjaan rumah dan perlu solusi konkret dari Pemprov Kepri dan stakeholder terkait,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni turut menyoroti kondisi Kota Batam yang menjadi salah satu pintu gerbang PMI ilegal, baik ke Malaysia, Kamboja hingga Vietnam.
Pada kesempatan yang sama, ia ikut mendorong perluasan penerima manfaat MBG di Kepri yang saat ini telah mencapai 544 ribu orang atau 85 persen dari target penerima manfaat.
“Sementara kebutuhan dapur SPPG masih kurang, terutama di kawasan 3T, harus segera digesa karena masyarakat sudah menunggu,” ujarnya.
Selanjutnya, Anggota Komisi IX DPR lainnya Sahidin mempertanyakan capaian program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang masib rendah di Kepri, terutama di tiga kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Karimun 2,8 persen, Kabupaten Natuna 2,7 persen, dan Kota Tanjungpinang 1,1 persen.
“Apakah ini karena sosialisasi kurang masif atau seperti apa, perlu dievaluasi,” katanya pula. (Lus)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N