Tanjungpinang (Vnews.click) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti pembangunan yang tidak merata di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), karena lebih banyak terpusat di Kota Batam.
“Dua persoalan ini menjadi catatan khusus Komisi II DPR,” kata Dede Yusuf usai rapat bersama jajaran Pemprov Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Senin (29/9/2025).
Dede Yusuf menilai adanya kesenjangan pembangunan di Kepri, yang selama puluhan tahun lebih banyak terpusat di Kota Batam selaku kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ). Kawasan FTZ Batam dikelola oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
Sementara, kondisi kabupaten/kota di sekitarnya yang juga sudah ditetapkan sebagai FTZ sejak 2021, justru tidak mengalami banyak perubahan atau tertinggal jauh dari segi pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi, di banding Batam.
Oleh karena itu, kata dia, Komisi II DPR akan menggesa sekaligus mengawal pemberlakuan FTZ menyeluruh atau terintegrasi di tiga kabupaten/kota di Kepri, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Tanjungpinang.
Ia optimistis penerapan kebijakan FTZ menyeluruh di tiga wilayah itu akan berdampak pada pemerataan investasi hingga pertumbuhan ekonomi yang merata di Kepri.
“Poinnya adalah belum adanya Keputusan Presiden (Kepres) terkait Badan atau Lembaga Pengelola FTZ tiga wilayah ini, seperti BP Batam di bawah Presiden atau sejajar dengan Kementerian. Sementara kewenangan pemerintah daerah Kepri terbatas untuk mengelola FTZ, makanya sulit berkembang seperti Batam,” pungkasnya. (Red)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N