Tanjungpinang (Vnews.click) – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat sertifikasi lahan warga pesisir di daerah itu agar rampung pada akhir tahun ini.
Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurhadi Putra, mengatakan sampai saat ini sudah ada sebanyak 1.753 bidang lahan pesisir yang sudah terdaftar atau bersertifikat dari total target sebanyak 2.530 bidang lahan.
“Artinya, masih ada 777 bidang lahan pesisir yang belum terdaftar. Inilah yang akan kita gesa hingga akhir tahun 2023,” kata Nurhadi di Tanjungpinang, Selasa (5/12/2023).
Menurutnya 777 bidang lahan pesisir tersebut belum bisa diselesaikan, karena masih menunggu izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ia menyebut bahwa BPN tidak bisa langsung menerbitkan sertifikat lahan pesisir tanpa ada izin PKKPRL dari KKP.
“Kita harapkan izin itu cepat keluar, sehingga sertifikasi lahan pesisir dapat diselesaikan sesuai target,” ungkapnya.
Nurhadi menambahkan program sertifikasi lahan pesisir tahun 2023 dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui APBD tahun anggaran 2023.
Sertifikasi lahan pesisir itu tersebar di 38 kecamatan dan 75 desa/kelurahan di tujuh kabupaten/kota se-Kepri.
Ia berharap dengan adanya sertifikat lahan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, baik dengan memanfaatkan tanah untuk usaha maupun menggunakannya sebagai jaminan mendapatkan modal usaha.
“Kita sangat apresiasi kepedulian Pemprov Kepri dalam warga pesisir mendapatkan sertifikat tanah gratis,” pungkasnya. (Redaksi)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N