TANJUNGPINANG

Tanjungpinang (vnews.click) – Pemerintah Kota Tanjungpinang menolak sapi dari luar Provinsi Kepri untuk mencegah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK).

Penyakit pada hewan ternak tersebut telah menyebar di 19 provinsi, 208 kabupaten dan kota telah tertular. Meski Provinsi Kepri masih berstatus bebas, kondisi ini tentunya menjadi perhatian khusus Pemko Tanjungpinang. 

Wali Kota Tanjungpinang, Rahma untuk mengantisipasi wabah PMK ini, maka perlu ada kesepakatan bersama untuk tidak menerima pasokan sapi dari luar provinsi Kepri. Hal ini, agar tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengkonsumsi daging sapi.

“Kita harus satu suara, sementara ini tidak terima dulu pasokan sapi dari luar provinsi Kepri. Kita perlu waspada, apalagi mendekati hari raya iduladha. Ini perlu kita sampaikan ke masyarakat bahwa sapi yang masuk ke Tanjungpinang adalah hasil peliharaan peternak di wilayah Kepri,” ucap Rahma, Jumat (24/6/2022). 

Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Tanjungpinang, Yoni Fadri menyebutkan ketersediaan hewan kurban saat ini mencapai 918 ekor, 650 telah terjual dan 268 belum terjual. 

Perkiraan kebutuhan hewan ternak untuk kurban jika memperhatikan jumlah Masjid yang ada di kota Tanjungpinang sebanyak 180 Masjid dengan perkiraan jumlah pemotongan 5 ekor per masjid, maka jumlah hewan kurban dibutuhkan sebanyak 900 ekor sapi.

“Dan Musholla yang ada sebanyak 132 diperkirakan membutuhkan 100 ekor sapi. Jadi asumsi kebutuhan sapi kurban diperkirakan 850 s.d 1.000 ekor. Di tambah kita juga ada 27 ekor sapi yang akan di lelang, 8 ekor untuk kurban, sisanya bisa digunakn untuk sapi potong,” ucapnya. 

Sementara itu, Sekretaris Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Provinsi Kepri, Drh. Berry mengapresiasi pemko Tanjungpinang yang secara cepat dan aktif membentuk satgas PMK di Tanjungpinang, meskipun belum ada hewan ternak yang tertular.

“Mudah-mudahan adanya tim satgas ini semakin memperkuat komunikasi antar sektoral,” ucapnya. 

Terkait pemeriksaan dan pengawasan hewan kurban, pihaknya siap membantu, apabila dinas membutuhkan tambahan dokter hewan. 

“Intinya kami memberi dukungan pemeriksaan hewan kurban sebelum di potong. PDHI di daerah senantiasa mengawal agar daerah aman. PMK ini tidak ada obatnya, jalan satu-satunya vaksinasi terhadap hewan ternak yang rentan,” ujarnya. 

Ia juga menjelaskan bahwa PMK ini tidak menular ke manusia, melainkan hanya kepada hewan yang rentan seperti sapi, kambing, kerbau, domba, dan satwa liar lainnya seperti rusa.

“Kalau untuk daging yang diperlakukan lewat pemasakan virusnya bisa mati, cuma kita perlu antisipasi penularan terhadap hewan ternak yang bisa mengakibatkan kerugian ekonomi pada hewan ternak,” pungkasnya. 

Dalam rapat tersebut, untuk mencegah masuknya PMK ke daerah, tim satgas sepakat bahwa sementara ini kota Tanjungpinang tidak menerima pasokan hewan ternak dari luar provinsi Kepri. (Ham)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *