Vnews.click, Tanjungpinang – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepri menegaskan fatwa haram penggunaan vape atau rokok elektrik karena lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya.
“MUI sudah mengeluarkan fatwa haram menggunakan vape, tapi kalau tidak diundang-undangkan, kemungkinan tidak diikuti orang. Kita ingin setelah fatwa dibuat, pemerintah juga buat regulasinya, baru disebarkan,” kata Wakil Ketua Umum MUI Kepri, Bambang Maryono, Rabu (11/11/2026).
Karena itu, kata dia, MUI Kepri mendorong Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, DPR serta aparat penegak hukum berwenang, segera membahas pembentukan Undang-Undang terkait pelarangan penggunaan vape di tanah air.
Tak hanya itu, MUI turut merekomendasikan sanksi bagi pengguna, pembuat hingga penjual vape. Kondisi ini mengingat penggunaan vape sudah menyasar di semua kalangan masyarakat. Bahkan ada siswa bawa vape ke sekolah, namun guru tidak bisa melarang karena belum ada regulasi yang mengatur terkait larangan tersebut.
“Walaupun secara agama, MUI sudah mengharamkan vape, namun harus didukung dengan regulasi pelarangan vape dari pemerintah,” ujar Bambang.
Dia menjelaskan MUI Pusat sudah menegeluarkan fatwa haram menggunakan vape pada 6 November 2026, sebab dinilai lebih banyak mendatangkan mudharat dibandingkan manfaat.
Menurut MUI penggunaan vape lebih berisiko dicampur dengan narkotika, zat adiktif hingga obat-obatan berbahaya lainnya, termasuk merusak lingkungan.
Bambang menegaskan fatwa yang dikeluarkan MUI itu bukan keputusan sepihak, melainkan telah dibahas secara kolektif dan kolegial, melibatkan ahli agama, ulama, dokter, pakar serta ahli biologi.
“Dasar hukumnya jelas, salah satunya dalil Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 29, yaitu jangan menjatuhkan dirimu pada kebinasaan,” ungkap Bambang.
Ia menekankan fatwa MUI tentang larangan pemakaian vape tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan umat. (Lus)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N