Tanjungpinang (Vnews.click) – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyarankan pemerintah pusat agar memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan stockpile (stok) bijih bauksit yang banyak terbengkalai di daerah tersebut.
Ia optimistis apabila stockpile bijih bauksit tersebut bisa dikelola dengan optimal, tentu sangat berpotensi menyumbang pendapatan, baik itu pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Potensinya cukup besar, satu ton saja estimasinya pemerintah pusat bisa mendapat (PNBP) sekitar 5 Dollar AS,” kata Wahyudin di Tanjungpinang, Kamis (25/4).
Wahyu mengatakan dari data yang diterimanya, saat ini total stockpile bijih bauksit di Kepri ada sebanyak 8 juta metrik ton (MT).
Stockpile tersebut, katanya, tersebar di empat kabupaten/kota se-Kepri. Dengan rincian Kota Tanjungpinang 2 juta MT, Kabupaten Lingga 3.126 juta MT, Kabupaten Karimun 1.081 juta MT, dan Kabupaten Bintan 2.198 juta MT.
“Seharusnya ini bisa dimanfaatkan kalau pemerintah pusat mengizinkan Pemprov Kepri untuk mengelolanya,” jelas Wahyduin.
Oleh karena itu, ia pun berharap pemerintah pusat segera memberikan izin kepada Pemprov Kepri agar stockpile bijih bauksit itu bisa segera dikelola. Apalagi pemanfaatan stockpile itu bukan menambang baru, namun memanfaatkan bijih bauksit yang sudah ada.
Selain itu, lanjutnya, dengan dimanfaatkannya stockpile itu, maka lahan yang selama ini digunakan untuk menampung bijih bauksit ini selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk penghijauan atau dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.
“Jadi, pemerintah pusat harus benar-benar hadir dalam hal ini, apalagi stockpile bijih bauksit ini sudah belasan tahun menumpuk, sayang kalau tak dimanfaatkan,” pungkasnya. (Red)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N