KEPRI SOSIAL TANJUNGPINANG

Vnews.click, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri memperkuat upaya pencegahan di tengah meningkatnya kasus bencana alam sepanjang Januari hingga September 2026, yaitu mencapai 1.231 kejadian atau meningkat dibanding 2025 sebanyak 948 kejadian.

“Peningkatan jumlah kejadian bencana ini harus jadi perhatian bersama. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi harus memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Misni, Rabu (4/11/2026).

Misni memaparkan bencana di Kepri didominasi kejadian banjir, tanah longsor, kebakaran, serta puting beliung, angin kencang hingga gelombang tinggi.

Menurutnya Kabupaten Bintan menjadi wilayah dengan kejadian bencana tertinggi, disusul Kota Tanjungpinang, Natuna, Karimun, Kepulauan Anambas, Batam dan Lingga.

Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak untuk meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan.

Misni menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan kerja sama lintas sektor guna menghadapi berbagai potensi bencana, terlebih Kepri akan memasuki musim penghujan disertai dampak perubahan iklim jelang akhir tahun ini.

“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan komitmen, koordinasi dan keterlibatan seluruh pihak agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani dengan cepat dan tepat,” ujar Misni.

Sekda Kepri turut menekankan tujuh langkah strategis dalam penanggulangan bencana di Kepri, antara lain memperkuat koordinasi dan komando lintas sektor, mengoptimalkan sistem informasi dan peringatan dini, serta memastikan kesiapan personel, peralatan dan logistik evakuasi.

Selain itu, upaya mitigasi juga perlu diperkuat melalui pemeliharaan drainase, pembersihan saluran air dan pembangunan kolam retensi.

Demikian pula keterlibatan masyarakat, dunia usaha, media massa, serta perguruan tinggi juga dinilai penting dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Seluruh langkah kesiapsiagaan ini akan ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala dan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan serta penganggaran masing-masing instansi terkait. (Lus)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *