DPR RI EKONOMI POLITIK

VNews.click, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan efisiensi adalah bagian penting dalam pengelolaan anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenkeu ke depan.

Karena itu, menurut Misbakhun, pagu anggaran unit Kemenkeu yang akan diefisienkan harus mempertimbangkan capaian output, outcome, dan impact dari setiap program atau kegiatan.

Sebagai informasi, saat ini Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan anggaran Kemenkeu yang efisien dan berorientasi pada kinerja. “Oleh karena itu, Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu dalam APBN 2027 sebesar Rp49,801 triliun,” kata Misbakhun dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Walaupun begitu, lanjutnya, persetujuan anggaran Kemenkeu disertai penekanan agar penggunaannya dapat mendukung pencapaian kinerja Kemenkeu secara lebih efektif sesuai tugas dan fungsinya.

“Pagu anggaran unit eselon 1 Kementerian Keuangan akan diefisienkan sesuai dengan output, outcome, dan impact yang lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sesuai peraturan perundangan,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, arah kebijakan tersebut menempatkan kinerja sebagai bagian penting dalam melihat efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan belanja Kemenkeu tidak hanya dilihat dari besaran alokasi maupun pelaksanaan program, tetapi juga dari hasil yang dicapai.

Selain itu, Komisi XI DPR RI mendorong evaluasi yang lebih terukur terhadap pelaksanaan anggaran Kemenkeu sepanjang tahun 2027. Untuk itu, ia meminta Kemenkeu menyampaikan laporan kinerja setiap triwulan yang memuat pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.

“Laporan kinerja setiap triwulan menyajikan informasi secara terukur mengenai pelaksanaan program, penggunaan anggaran, serta menunjukkan keterkaitan yang jelas antara sasaran, program, kegiatan, keluaran, hasil, dampak, serta penerima manfaat dengan sumber daya anggaran yang digunakan,” tegasnya.

Misbakhun menambahkan, mekanisme pelaporan tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja Kemenkeu. Hasil evaluasi nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk melihat bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan anggaran.

“Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Komisi XI akan memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk melakukan perbaikan perencanaan, pengalokasian, dan pelaksanaan anggaran Kementerian Keuangan agar belanja semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil serta manfaat,” pungkas Misbakhun.[Fas]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *