TANJUNGPINANG (VNEWS.click) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pendapatan sebesar Rp200 miliar per tahun dari sektor retribusi jasa labuh jangkar. Hal ini disampaikan Gubernur Ansar Ahmad saat memimpin rapat koordinasi dengan Kementerian Maritim dan Investasi di Aula Pulau Dompak, Selasa (09/03/2021).
“Setelah melalui diskusi dan koordinasi berkali-kali, akhirnya Pemerintah Provinsi Kepualuan Riau meluncurkan beberapa titik pungutan retribusi khusus di kawasan perairan Pulau Galang,” ujar Ansar.
Dilanjutkannya, ada 4 titik wilayah retribusi labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau yang mulai dipungut. Mulai dari Pulau Nipah, Kabil Selat Riau, Tanjung Berakit dan Perairan Karimun.
Keempat titik ini, masih kata Ansar, adalah usaha ekstensifikasi sumber pungutan baru bagi pendapatan asli daerah. “Dengan adanya lokasi yang akan kita luncurkan ini, Pemprov Kepri memiliki target 1 tahun untuk setiap hari, kapal yang menggunakan fasilitas labuh jangkar ini mendapatkan pendapatan Rp700 juta. Sehingga perolehan pendapatan retribusi per tahunnya mencapai Rp200 millar rupiah,” terang Ansar.
Menurut Ansar, jika dilihat di radar saat ini banyak sekali kapal yang berlabuh di tempat-tempat yang dianggap liar. Mereka belum berlabuh di kawasan-kawasan labuh jangkar seperti di depan perairan Berakit, atau di depan pulau Telang dan di beberapa wilayah yang lain.
“Oleh karena itu, saya berharap nantinya semua kapal itu wajib berlabuh di kawasan labuh jangkar yang sudah ditetapkan,” harap Ansar.
Mantan Anggota DPR RI ini juga mendorong Badan Usaha Milik Daerah Kepri untuk bekerjasama dengan Pertamina dalam membangun tempat pengisian bahan bakar dan juga membangun pasar untuk kebutuhan bahan pokok bagi kapal yang berlabuh di perairan Kepri.(Ego)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N