Menurutnya sebagai ibu kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah provinsi, terutama dalam penguatan infrastruktur dan sarana penunjang pembangunan.

“Pembangunan di Kota Tanjungpinang masih jauh dari apa yang diharapkan. Diperlukan pembenahan yang lebih optimal, baik menyangkut infrastruktur, sarana prasarana, akses jalan yang memadai maupun faktor-faktor penunjang lainnya,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Ia menambahkan, berbagai persoalan pembangunan yang ditemukan selama pelaksanaan reses sidang kedua tahun 2025-2026, menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan masyarakat dan realisasi pembangunan di lapangan.

“Pemerintah Provinsi Kepri harus memberikan perhatian khusus bagi pengembangan Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota,” ujarnya.

Selain persoalan infrastruktur, Dapil I Kota Tanjungpinang juga menyoroti sektor pendidikan, khususnya terkait akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses mencakup usulan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), fasilitasi pendaftaran sekolah dasar, hingga subsidi biaya kuliah bagi mahasiswa di perguruan tinggi swasta.

Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi kendala utama bagi sebagian masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak.

“Pemerintah daerah dituntut tidak hanya fokus pada aspek administratif sekolah negeri, tetapi juga harus hadir melalui skema bantuan sosial pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang menempuh pendidikan di sekolah swasta maupun perguruan tinggi,” ungkap Bobby.

Tak hanya itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi sorotan.

Sejumlah sekolah dinilai masih mengalami keterbatasan fasilitas, mulai dari ruang kelas, mushola, lapangan olahraga, ruang praktik siswa SMK, hingga minimnya koleksi buku bacaan di perpustakaan sekolah yang berdampak terhadap rendahnya minat baca dan literasi siswa.

Politisi NasDem itu pun mendorong perlunya pembangunan dan rehabilitasi gedung pendidikan, termasuk fasilitas TPA dan TPQ, guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan generasi muda di Kota Tanjungpinang.

Ia berharap seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam masa reses dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan ke depan.

“Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran demi mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepri,” pungkasnya. (Red)