Tanjungpinang (Vnews.click) – DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti rendahnya ketahanan pangan di daerah itu, karena berada di urutan 30 terendah secara nasional.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengatakan hal itu disebabkan pasokan bahan pangan di Kepri didatangkan dari provinsi lain di Indonesia, bahkan sebagian di antaranya diimpor dari luar negeri.
“Ini dikarenakan minimnya produksi pertanian di seluruh kabupaten/kota se-Kepri,” kata Wahyudin di Tanjungpinang, Rabu (8/11/2023).
Persoalan ini pula, kata dia, yang kerap memicu ketidakstabilan harga bahan pokok akibat stok pangan terbatas hingga biaya logistik pengiriman tinggi.
Berangkat dari situ, Wahyudin mendorong pemerintah daerah menyusun roadmap atau peta jalan dalam rangka mewujudkan program kemandirian pangan pada masa-masa mendatang.
Menurutnya selama provinsi ini berdiri belum ada peta jalan ketahanan pangan, makanya sekarang perlu disusun konsep ketahanan pangan yang jelas, sehingga bisa dipakai sampai kapanpun dan siapapun kepala daerahnya.
“Sekarang kita dorong agar segera dibuat untuk menciptakan ketahanan pangan di daerah,” ujar dia.
Ia menyampaikan setelah peta jalan ketahanan pangan tersebut, maka DPRD akan melakukan kajian terkait kebijakan apa saja yang bisa dijalankan Pemprov Kepri untuk menciptakan kemandirian pangan di daerah setempat.
Peta jalan ketahanan pangan bakal dimasukkan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemprov Kepri.
Ia mencontohkan di dalam peta jalan itu, ada wacana jangka panjang Pemprov Kepri ingin membentuk BUMD pangan, yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga inflasi harga bahan pokok tetap stabil.
“Saya kira untuk jangka panjang BUMD pangan sangat penting, karena mereka bisa ikut andi menentukan harga pangan di pasaran, bukan cuma pengusaha saja seperti yang selama ini terjadi,” ungkap Wahyudin.
Selain itu, Ketua Komisi II DPRD Kepri itu pun mengutarakan dengan adanya peta jalan ketahanan pangan, ke depan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dari daerah lain maupun luar negeri.
Dia menekankan Pemprov Kepri melalui Dinas Ketahanan Pangan harus memetakan daerah-daerah potensial menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi permintaan lokal, seperti di Kabupaten Natuna dan Anambas.
Tak hanya itu, pemerintah juga bisa berkoborasi dengan para pengusaha atau pemilik lahan tidur supaya lahannya bisa dikembangkan menjadi sentra pertanian
“Tak perlu muluk-muluk, minimal produksi pertanian kita bisa memenuhi 30 persen untuk kebutuhan lokal, jangan terlalu bergantung pada impor saja,” pungkas Wahyudin. (Redaksi)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N