Vnews.click, Batam – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menemukan adanya kekurangan tenaga fungsional, khususnya Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan petugas haji di daerah-daerah terpencil di wilayah Kepulauan Riau (Kepri).
Marwan memaparkan bahwa pola pemindahan aparatur dari pusat kota seperti Batam ke wilayah kepulauan lainnya, seperti Kabupaten Lingga atau Kepulauan Anambas, dinilai tidak efektif. Faktor adaptasi lingkungan sering kali membuat petugas tidak bertahan lama di lokasi penugasan baru.
“Jika kita mengangkat SDM yang berdomisili di Batam lalu diutus ke Lingga, sering kali mereka tidak betah dan ingin kembali. Hal ini mengakibatkan kekosongan pelayanan yang berkelanjutan di daerah asal penugasan,” ujar Marwan di Batam, Jumat (20/2/2026).
Guna memutus siklus ketidakefektifan mutasi tersebut, Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan melalui pemberdayaan potensi lokal.
Marwan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pejabat KUA dan petugas haji harus diprioritaskan bagi putra-putri daerah yang memahami karakteristik wilayahnya.
Namun, kendala utama yang dihadapi saat ini adalah minimnya kualifikasi pendidikan formal yang dipersyaratkan bagi warga di daerah pelosok.
Sebagai solusinya, Marwan mengusulkan skema kolaborasi pendidikan yang terakselerasi.
“Kita harus mencari orang asli Lingga atau Anambas. Jika SDM-nya belum memenuhi persyaratan secara akademik, maka harus ada terobosan pendidikan. Kami menyarankan agar anak-anak di daerah tersebut diberikan subsidi pendidikan atau beasiswa hingga meraih gelar sarjana,” jelasnya.
Program strategis ini diproyeksikan dapat menyelesaikan permasalahan kekurangan pegawai dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Dengan mencetak sarjana dari penduduk lokal, pemerintah dapat melakukan pengangkatan pejabat fungsional yang memiliki loyalitas tinggi terhadap daerah asalnya.
Marwan menambahkan, kehadiran SDM yang mumpuni sangat mendesak mengingat beban kerja di wilayah kepulauan sangat berat, terutama dalam melayani masyarakat yang tersebar di ratusan pulau.
“Sangat sulit menjalankan tugas jika jumlah petugas haji atau KUA sangat terbatas sementara wilayah geografisnya sangat luas. Kami akan membicarakan langkah-langkah teknis ini dengan kementerian terkait agar ada kebijakan khusus untuk mensarjanakan anak-anak daerah agar bisa segera kita angkat menjadi petugas,” tutupnya. (Red)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N