Tanjungpinang (Vnews.click) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rekonsiliasi tingkat provinsi tahun 2022 guna percepatan penurunan kasus stunting atau kekerdilan.
“Tentunya hal ini sebagai bukti bahwa tingginya dukungan kepala daerah terhadap program percepatan penurunan stunting, yang mana hasil dari rekonsiliasi stunting tingkat kabupaten/kota akan dibahas pada rekonsiliasi stunting hari ini,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina saat acara pembukaan acara rekonsiliasi penurunan stunting tingkat Provinsi Kepri 2022 di Aula Wan Seri Beni Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (20/10/2022).
Rohina mengatakan sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, mengamanatkan Kepala BKKBN selaku ketua pelaksana percepatan penurunan stunting untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting sebagaimana yang telah ditargetkan sebesar 14 persen pada tahun 2024.
Ia memaparkan sejumlah program percepatan penurunan stunting di Kepri, antara lain dinamika lingkungan strategis dan pendeknya waktu yang tersedia membutuhkan penajaman program dan kegiatan agar lebih berhasil guna dan dukungan penguatan teknis dan manajerial bagi daerah untuk menyelenggarakan percepatan penurunan stunting.
Berkaitan dengan hal itu, katanya, Perwakilan BKKBN Kepri telah membentuk satuan tugas percepatan penurunan stunting yang selanjutnya disebut sebagai Satgas Stunting (Mei 2022) untuk melaksanakan fungsi konsultasi dan fasilitasi koordinasi percepatan penurunan stunting nasional dan daerah.
Kemudian, dari hasil survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) melaporkan bahwa selama tahun 2021 telah terjadi peningkatan prevalensi angka stunting di Kepri, yaitu dari 16,8 persen menjadi 17,6 persen.
“Namun secara nasional, terjadi penurunan prevalensi angka stunting di Indonesia, yaitu dari 27,67 persen di 2019 menjadi 24,40 persen di 2021. Hal ini berarti upaya dan intervensi harus dilakukan dengan lebih optimal lagi,” ujar Rohina.
Saat ini, lanjutnya, sedang dilakukan verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting hasil pendataan keluarga tahun 2021 di tujuh kabupaten/kota se-Kepri, di mana yang sudah selesai 100 persen adalah Kabupaten Natuna.
Selain itu, juga dilakukan pemutakhiran PK-22 yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2022 hingga 31 Oktober 2022 di tujuh kabupaten/kota yang juga dilaksanakan secara serentak secara nasional untuk memutakhirkan data keluarga termasuk mengetahui keluarga berisiko stunting di Kepri.
“Verifikasi dan validasi serta pemutakhiran PK-22 bertujuan mendapatkan data yang valid sebagai sasaran program penanganan stunting di Kepri,” ungkapnya.
Rohina mengaku untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak guna mensukseskan percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada akhir tahun 2024. Angka prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi sedangkan waktu efektif yang tersisa hanya dua tahun untuk mencapai target tersebut.
“Kami yakin ini tentu tidak mudah, tapi dengan kerja keras dan saling bahu membahu dari semua komponen dan elemen bangsa, pemerintah maupun swasta serta perguruan tinggi dan LSM, hal yang mustahil dapat menjadi mungkin,” ucapnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dengan target penurunan yang signifikan, dari kondisi 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Untuk Kepri berada pada angka 17,6 persen lebih rendah dari angka nasional,” kata Ansar.
Gubernur mengatakan kerja kolaborasi menjadi kunci, karena intervensi percepatan penurunan stunting, baik itu intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, merupakan bagian program/kegiatan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (KL/PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sampai dengan pemerintahan desa juga memiliki berbagai program/kegiatan yang terkait penurunan stunting.
Ia mengucapkan terima kasih para bupati/wali kota beserta jajaran karena berkomitmen melakukan percepatan penurunan stunting di wilayahnya melalui pertemuan rekonsiliasi stunting tingkat Provinsi Kepri 2022.
“Saya harap penanggulangan stunting di Kepri semakin sinergis dan kita bisa menurunkan stunting secara signifikan, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021,” demikian Ansar. (Lus).
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N