Tanjungpinang (Vnews.click) – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin meminta Gubernur Ansar Ahmad mengevaluasi kinerja Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepri karena terus merugi dalam beberapa tahun terakhir.
“Evaluasi menyeluruh BUP Kepri harus segera dilakukan, mulai dari komisaris, direksi, hingga jajaran pegawainya,” katanya, Senin (6/2/2023).
Wahyudin mengatakan evaluasi sangat penting dilakukan oleh gubernur guna memastikan keberlangsungan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kepri tersebut.
Ia menyebut keberadaan BUP Kepri ternyata belum mampu memenuhi ekspektasi yang diberikan Gubernur Ansar Ahmad untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD.
Menengok pada tahun 2021, perusahaan plat merah itu mengalami kerugian sekitar Rp800 juta. Kerugian serupa juga terjadi pada tahun 2022, namun angkanya lebih fantastis sekitar Rp3,6 miliar.
Padahal, menurutnya, BUP PT. Pelabuhan Kepri mendapat suntikan modal sekitar Rp19 miliar dari Pemprov Kepri pada tahun 2021. Harapannya, tentu dapat meningkatkan PAD, bukan justru membebani APBD karena terus merugi.
“Modal usaha lebih banyak tergerus untuk biaya operasional. Sementara pemasukan minim, makanya terjadi defisit dalam dua tahun terakhir,” ungkapnya.
Wahyudin menekankan supaya Gubernur Ansar dapat bersikap tegas dengan mengganti jajaran komisaris, direksi hingga pegawai BUP Kepri yang dinilai kurang maksimal dalam bekerja sehingga dapat mengurangi beban biaya operasional.
Di sisi lain, ia juga mendorong Gubernur Ansar memberikan penghargaan kepada jajaran BUP Kepri yang telah bekerja optimal.
“Gubernur harus tegas. Jangan pertahankan mereka yang memang tidak mampu bekerja di lingkup BUP Kepri,” pungkasnya. (Redaksi)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N