Tanjungpinang – Focus Group Discussion (FGD) di gelar Polresta Tanjungpinang untuk menampung aspirasi masyarakat bertempat di Cafe Keboon, Selasa (6/9/2022).
Dalam acara tersebut dihadiri Kapolresta Tanjungpinang, AKBP Heribertus Ompungsunggu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Bobby Jayanto, Perwakilan dari Pertamina Tanjung Uban, Perwakilan Biro ekonomi pembangunan, Kepala Dinas SDM Provinsi Kepri Pak Darwin, tokoh masyarakat, tokoh agama serta Mahasiswa.
Kapolresta Tanjungpinang, AKBP Heribertus Ompungsunggu mengatakan kegiatan ini diadakan untuk mewadahi aspirasi organisasi masyarakat maupun mahasiswa dalam menyikapi kenaikan harga BBM.
“Dengan adanya forum diskusi ini mari kita bersama menuangkan aspirasi adek-adek mahasiswa, karena disini hadir juga Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri dan perwakilan pemerintah serta pihak Pertamina,” jelasnya.
“Mari kita berdiskusi bersama menyikapi kenaikan harga BBM,” tambahnya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Dion Edi Saputra memilih pergi meninggalkan forum diskusi, setelah merasa bahwa forum tersebut dinilai tidak steril karena adanya kehadiran pihak-pihak yang memiliki korelasi atas naiknya harga BBM kali ini.
“Setiap kami berjalan-jalan ke Gedung DPRD Provinsi Kepri hanya di sambut oleh aparat kepolisian, oleh karena itu saya memilik keluar dari diskusi ini, terimakasih assalamualaikum,” tukasnya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Bobby Jayanto mengungkapkan pada saat aksi mahasiswa di Kantor DPRD Provinsi Kepri terkait dengan kenaikan BBM, seluruh anggota DPRD Provinsi Kepri tengah melaksanakan reses.
“Pada saat berlangsungnya aksi, semua kami anggota DPRD Provinsi Kepri tengah dalam masa reses yang telah terjadwal, dan saya sendiri pun saat itu sudah ada jadwal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Biasa saya sebagai perwakilan dari komisi I selalu menemui massa aksi,” jelasnya.
“Tentunya kami akan selalu menerima kehadiran masyarakat di Kantor DPRD Provinsi Kepri,” tambahnya.
Pada diskusi kali ini, sejumlah permasalahan pun turut dilemparkan oleh peserta diskusi, seperti kenaikan harga ongkos yang akan terjadi dengan adanya kenaikan BBM ini, serta bantuan yang di berikan pemerintah terkadang tidak tepat sasaran.
“Bantuan yang diberikan pemerintah itu pak, seperti yang sebelumnya telah terjadi kami melihat bahwa ada orang yang mampu bahkan punya mobil juga dapat bantuan itu. Sementara ada warga yang betul-betul membutuhkan, tidak menerima sama sekali,” ujar salah satu peserta diskusi, yang merupakan anggota Serikat Pekerja.
Pemerintah telah memberikan program untuk melindungi masyarakat yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sosial. Dimana Polresta Tanjungpinang siap mengawal penyaluran Bansos di wilayah Kota Tanjungpinang.
“Tentunya kami akan mengawal penyaluran Bansos ini sehingga tepat sasaran kepada penerima,” tukas Kapolresta Tanjungpinang. (Mis).
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N