Tanjungpinang (Vnews.click) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyerukan gerakan menanam komoditas pangan di pekarangan rumah untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Kalau ada lahan kosong di pekarangan rumah, sebaiknya ditanami bahan pangan, seperi cabai yang harganya tengah naik,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Selasa (23/8/2022).
Ia menyebut optimalisasi pekarangan rumah untuk menanam komoditas pangan itu juga menjadi salah satu upaya mengendalikan inflasi pangan.
Selain itu, katanya, pemerintah juga gencar melakukan operasi pasar murah guna memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
“Tetapi harus kita pastikan betul operasi pasar yang digelar itu memang mampu menurunkan harga komoditas. Operasi pasar dilakukan untuk jenis-jenis yang memengaruhi inflasi,” ujar Ansar.
Menurutnya Pemprov Kepri bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan langkah-langkah efektif untuk mengantisipasi inflasi sesuai arahan Presiden RI Jokowi.
Ia tak menampik jika ada beberapa faktor yang tidak bisa diintervensi terutama karena fluktuasi global, tapi ada sisi-sisi yang bisa diintervensi langsung oleh daerah seperti komoditi-komoditi tertentu.
Berdasarkan data yang dihimpun BPS Kepri, saat ini inflasi bulan Juli 2022 tercatat sebesar 0,61 persen. Jika dihitung berdasarkan tahun kalender dari Januari 2022 tercatat 4,38 persen, sementara dalam Year on Year (YoY), inflasi di Kepri tercatat 6,09 persen.
“Komoditas peyumbang terbesar inflasi Juli adalah cabai merah yang melonjak 158,83 persen dengan andil inflasi 0,95 persen. Lalu minyak goreng melonjak 46,08 persen dengan andil inflasi 0,59 persen, dan cabai rawit meningkat 106,70 persen dengan andil inflasi 0,21 persen,” ungkap Ansar.
Lanjut Ansar menyatakan Mendagri juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
Surat edaran ini bertujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian di daerah.
Melalui surat edaran tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota diminta mengoptimalkan anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan.
Langkah ini terutama ditempuh melalui kerja sama antardaerah. Selain itu, daerah juga diminta memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terdampak inflasi di daerah. Apabila kebutuhan anggaran tersebut belum tersedia, daerah dapat menggunakan alokasi BTT melalui pergeseran anggaran.
“SE Mendagri sudah ada, kita pelajari terlebih dahulu batasan-batasan yang diatur dalam penggunaan BTT ini nantinya,” sebut Ansar.
Gubernur Ansar juga berharap seluruh kabupaten dan kota di Kepri bisa bekerja lebih maksimal untuk mengontrol inflasi di daerah. Dengan kerjasama dan koordinasi yang seksama, ia optimistis inflasi di Kepri bisa terus terjaga. (Lus).
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N