Bintan (Vnews.click) – Wakil Bupati Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), Ahdi Muqsith, menegaskan bahwa pemerintah siap melawan human trafficking atau disebut tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurutnya perdagangan manusia yang rentan mengarah kepada perempuan dan anak merupakan kejahatan HAM yang ditentang seluruh dunia.
“Pemerintah Kabupaten Bintan siap bersinergi dengan stakeholder terkait untuk bersama-sama mengawasi dan melaporkan jika terdapat indikasi yang mengarah pada kejahatan tersebut,” katanya di Bintan, Jumat (22/9/2023).
Ia juga berpesan kepada Camat hingga Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten untuk memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini tentu untuk keamanan dan kedisiplinan PMI ketika bekerja di luar negeri.
Selain itu, katanya, masyarakat pun perlu diingatkan betapa pentingnya kelengkapan dokumen keimigrasian saat hendak bekerja ke luar negeri.
“Jangan sampai terpengaruh dengan oknum atau siapa pun yang memberikan iming-iming kemudahan untuk menjadi PMI di negara orang,” imbuhnya.
Wakil Bupati menambahkan Provinsi Kepri secara umum memiliki 18 tempat pemeriksaan keimigrasian dan satu pos lintas batas yang menjadikan daerah itu sebagai salah satu jalur terbanyak di Indonesia.
Khusus Bintan, lanjut dia, cukup dikenal sebagai salah satu kantong PMI di Tanah Air. Berdasarkan data Badan Perlindungan Pekerja Migran (BPPM) Indonesia, tercatat ada sebanyak 24.798 orang PMI di wilayah tersebut.
“Potensi ini yang kemudian menjadi perhatian pemerintah agar seluruh pekerja dapat merasakan ketenangan tanpa kekhawatiran saat bekerja di wilayah hukum negara lain,” pungkasnya. (Redaksi)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N