Vnews.click, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi Kepri dan Kementerian Komunikasi dan Digital (KomDigi) menyepakati langkah strategis untuk mengakselerasi penuntasan isu blankspot di wilayah perbatasan, melalui teknologi satelit dan Frekuensi 700MHZ.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian KomDigi ), Wayan Toni Supriyanto, mengatakan pemerintah pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi mutakhir guna mendukung pemerataan ekonomi dan optimalisasi layanan publik di wilayah kepulauan, di antaranya dengan membangun enam Base Transceiver Station (BTS) di Kepri.
“Pembangunan BTS tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun dengan pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan operator telekomunikasi, yaitu Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) yang dalam strateginya mengalokasikan frekuensi 700MHz,” kata Wayan, Jumat (8/8/2026).
Ia menjelaskan frekuensi 700 MHz digunakan sebagai pita lebar bergerak seluler (mobile broadband) untuk memperluas jangkauan layanan internet 4G/LTE dan 5G. Frekuensi utamanya guna mengatasi area blankspot atau wilayah tak tercover sinyal telekomunikasi, serta meratakan akses konektivitas hingga ke pelosok pedesaan.
Menurutnya frekuensi 700 MHz memiliki sejumlah keunggulan, yaitu memiliki cakupan sinyal yang luas dan kuat, dan efisien dalam hal biaya karena dapat membangun infrastruktur jaringan dengan jumlah BTS yang lebih sedikit.
Selain pembangunan BTS, lanjut dia, Kementerian KomDigi juga akan memanfaatkan berbagai teknologi pendukung guna memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan, meliputi optimalisasi pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), lalu penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta pengembangan teknologi berbasis satelit sebagai alternatif layanan komunikasi di daerah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial.
“Upaya ini bukan sekadar pemenuhan infrastruktur, melainkan instrumen vital dalam memacu pertumbuhan investasi yang selama ini stagnan dan memastikan kesejahteraan digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar,” sebut Wayan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menyebut transformasi digital bukan sekadar masalah teknis, melainkan upaya menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan dan meningkatkan martabat ekonomi masyarakat pesisir.
“Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan,” ujar Nyanyang.
Ia juga menyampaikan pemerataan akses telekomunikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat Kepri, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Hingga saat ini, kata dia, masih terdapat 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah (poor coverage) yang berdampak terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas perekonomian masyarakat.
Keterbatasan jaringan telekomunikasi itu juga berdampak terhadap berbagai sektor, salah satunya pembangunan pendidikan. Contohnya, proses pembangunan Sekolah Rakyat (SR) setra pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah mengalami kendala imbas minimnya infrastruktur pendukung, salah satunya jaringan telekomunikasi.
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah,” pungkasnya. (Lus)
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N