VNEWS.CLICK, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Saadiah Uluputty, mengingatkan pentingnya keberpihakan Anggaran Pendapan dan Belanja Negara atau APBN.
Hal tersebut dikatakan Saadiah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR bersama KemenPKP, Kementerian Transmigrasi, dan BMKG, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Dalam RDP yang membahas RKA-K/L RAPBN 2026 itu, Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Maluku itu menegaskan, APBN tidak boleh sebatas hitungan angka di atas kertas. Menurutnya, setiap program dan anggaran harus dirancang secara transparan hingga detail penerima manfaat.
“Program dan anggaran harus dibahas lebih transparan dan jelas, hingga ke tingkat satuan terkecil, by name, by address, by locus. Dengan demikian, kita bisa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Saadiah.
Ia juga menyoroti disparitas antarwilayah. Saadiah menilai kebutuhan di Maluku tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sulawesi, sebab perbedaan harga barang, biaya perumahan, dan infrastruktur dasar menuntut kebijakan berbasis data yang akurat.
Selain itu, ia mengkritik alokasi anggaran transmigrasi yang dinilai masih timpang. Saadiah mendesak perhatian lebih bagi kawasan transmigrasi di Pulau Buru dan Kobi Sonta yang masih tertinggal.
“Rakyat menunggu bukti nyata. Kita tidak ingin rapat hanya menjadi rutinitas selama lima tahunan periode DPR RI tanpa hasil,” tegasnya.
Saadiah optimisme perjuangan panjang ini bisa membawa manfaat, khususnya bagi masyarakat Maluku. “Perjuangan ini masih panjang, tapi saya percaya dengan kerja serius dan keberpihakan yang kuat, kita bisa membawa manfaat nyata untuk masyarakat di tanah air, khususnya di Maluku,” imbuhnya.
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N