VNews.click, Medan – Anggota Komisi X DPR, Sofyan Tan, mengatakan penting pencocokan data agar penyaluran bantuan tidak keliru dan benar-benar tepat sasaran.
Sinkronisasi data dimaksud menurut Sofyan Tan, data Badan Pusat Statistik atau BPS dengan dinas, yang spesifik data di daerah dampak bencana banjir Sumatra.
Dijelaskannya, kunjungan kerja Komisi X dilakukan untuk menerima masukan langsung dari berbagai pihak terkait dampak bencana alam di wilayah Sumatra Utara serta memastikan kesesuaian data BPS dengan laporan dari dinas terkait di daerah.
“Tentunya kami ingin mengetahui antara data yang disampaikan oleh BPS dengan kepala dinas yang berada di sini, sama enggak, sinkron enggak. Karena hari ini presiden menetapkan satu data bencana dari BPS,” ujar Sofyan Tan, di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatra Utara, Selasa (24/02/2026).
Anggota Badan Anggaran DPR RI itu juga mengungkapkan, terdapat perbedaan antara data yang diterima dari BPS dan paparan yang disampaikan di daerah dan berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam proses distribusi bantuan jika tidak segera diklarifikasi.
“Sedangkan dari yang disampaikan itu tidak sinkron dengan yang kita terima di BPS tersebut. Nah karena itu kita ingin mendapatkan kepastian, mana yang benar sehingga mereka melakukan koordinasi. Kalau koordinasi salah akan menyebabkan bantuan itu salah, tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Menurutnya, kesalahan dalam pendataan bisa berujung pada pemborosan anggaran maupun temuan administratif apabila jumlah bantuan tidak sesuai dengan kondisi riil korban terdampak.
“Kalau jumlahnya lebih banyak ternyata yang terdampak itu lebih sedikit, kan itu mubazir. Bisa jadi temuan. Karena itu pertemuan pada hari ini sangat penting untuk mencocokkan data BPS maupun data yang disampaikan oleh mitra-mitra kita,” ujarnya.
Selain persoalan data, Sofyan Tan juga menyoroti belum optimalnya pemulihan infrastruktur pascabencana. Ia menilai penanganan sejauh ini masih didominasi bantuan logistik, sementara pemulihan menyeluruh, termasuk aspek nonfisik, belum mendapatkan perhatian memadai.
“Ya, kita belum melihat bahwa pemulihan yang menyangkut infrastruktur itu berjalan dengan baik. Itu hanya bantuan-bantuan logistik dan sebagainya. Tetapi yang menyangkut tentang visi kan ini baru mulai dengan anggaran yang dana revitalisasi. Dan termasuk juga bahwa kita itu selalu melihat bahwa persoalan visi saja, kita tidak melihat yang non-visi,” ungkapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya penanganan trauma psikologis bagi para korban, terutama siswa, guru, dan orang tua yang terdampak banjir.
“Masalah yang menyangkut psikologisnya itu trauma dan sebagainya, itu kan tidak terlalu diperhatikan. Nah karena itu, ini juga menjadi catatan yang ingin kita kumpulkan berapa yang terdampak tentang itu bagaimana solusi pengiriman berbagai ahli yang bisa menyehatkan kembali jiwa yang trauma terhadap banjir tersebut. Baik terhadap siswa maupun terhadap guru dan mungkin orang tua dan sebagainya,” kata Sofyan Tan.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi X DPR berencana membentuk panitia kerja (Panja) untuk memperkuat pengawasan terhadap penanganan dampak banjir di Sumatra Utara, termasuk melakukan verifikasi data dan kunjungan lapangan.
“Kita akan mendalami apa yang disampaikan dan tentu pengawasan itu tidak hanya berupa angka. Dan kita merencanakan untuk membentuk Panja pengawasan terhadap bencana banjir yang terdampak tersebut. Dan tentu akan diikuti dengan menverifikasi berbagai data yang ada dan melakukan kunjungan di tempat tersebut,” pungkasnya.
Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N