VNews.click, Jakarta – Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI, Ferdiansyah mendorong pemanfaatan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur saat transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah dipangkas.
Hal itu dikatakan Ferdiansyah dalam Diskusi Majelis bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, obligasi bukan instrumen baru dalam sistem keuangan Indonesia. Bahkan, instrumen tersebut telah dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda.
Karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar penerbitan obligasi daerah dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan.
Penyusunan regulasi obligasi daerah, lanjutnya perlu memperhatikan sejumlah aspek penting. Salah satunya adalah memperjelas implementasi Pasal 18 UUD 1945, khususnya terkait konsep kemandirian fiskal daerah.
Selain itu, ruang lingkup kewenangan kementerian dan lembaga yang terlibat juga perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan.
“Kami berharap naskah akademik yang telah disiapkan Fraksi Partai Golkar MPR RI dapat disempurnakan melalui proses sinkronisasi di DPR RI hingga nantinya menghasilkan undang-undang yang komprehensif,” ujarnya.
Ia juga menilai pemerintah daerah dan DPRD harus menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan penerbitan obligasi daerah.
Pengawasan dari lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga diperlukan untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik.
“Penerbitan obligasi daerah harus didasarkan pada kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Pengelolaannya pun harus berbasis proyek atau project based, sehingga penggunaan dana terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Untuk meminimalisir risiko, penerapan obligasi daerah dapat dimulai dari pengembangan infrastruktur yang sudah tersedia. Misalnya, peningkatan kapasitas pelabuhan, rumah sakit, jalan tol, dan infrastruktur lainnya yang memiliki potensi pengembangan.
“Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah tidak harus selalu memulai pembangunan dari nol, tetapi dapat memaksimalkan infrastruktur yang telah ada untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Bendahara Fraksi Golkar MPR RI, Ade Rossi, menilai obligasi daerah dapat menjadi solusi alternatif untuk membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan akibat pengurangan transfer ke daerah.
Menurutnya, banyak kebutuhan pembangunan di daerah yang harus tetap berjalan, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif selain mengandalkan anggaran dari pemerintah pusat.
“Untuk membantu pembangunan di daerah tentu diperlukan alternatif yang lain, salah satunya obligasi daerah,” kata Ade Rossi.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah sektor pelayanan publik yang berpotensi dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah. Di antaranya pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, hingga pengembangan infrastruktur pelabuhan.
Ade Rossi menilai kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan dan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi persoalan kota-kota besar, tetapi juga daerah penyangga dan berbagai wilayah lainnya.
Karena itu, menurutnya, obligasi daerah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) agar mampu menghasilkan pendapatan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan.
Ia berharap instrumen pembiayaan tersebut dapat menjadi pilihan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.[Fas]

Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N

