VNews.click, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Mechias Markus Mekeng mengatakan penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana pembangunan daerah.
Terlebih di saat pemberlakuan pengetatan transfer keuangan daerah oleh pemerintah pusat, menurut Mekeng, penerbitan obligasi daerah menjadi solusi yang paling tepat.
Hal itu dikatakan Mekeng dalam Diskusi Majelis bertajuk “Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”, di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
“Di saat transfer dari pusat ke daerah dipangkas, maka obligasi daerah merupakan salah satu cara yang realistis bagi daerah untuk memperoleh dana pembangunan daerah,” kata Mekeng.
Karena obligasi daerah dinilai penting, maka Fraksi Partai Golkar MPR RI, lanjutnya, sudah menyelesaikan naskah akademik obligasi daerah yang disiapkan semenjak tahun lalu.
Untuk memfinalisasi naskah akademik obligasi daerah itu lanjut Mekeng, Fraksi Partai Golkar MPR sudah melakukan dengar pendapat dengan masyarakat, pemerintah provinsi dan akademisi di sembilan provinsi.
“Dalam menyusun naskah akademik obligasi daerah ini, Fraksi Golkar MPR RI sudah menggelar dengar pendapat di sembilan provinsi bersama masyarakat dan pemerintahan daerah serta akademisi. Akhir tahun ini, naskah akademik diserahkan ke DPR,” ungkapnya.
Mekeng menjelaskan, sejak 1998 diberlakukan desentralisasi atau otonomi daerah kabupaten/ kota. Untuk percepatan pembangunan kalau cuma menghandalkan APBN dan APBD sangat tidak mungkin.”Makanya diperlukan obligasi daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mekeng menegaskan negara bagian Las Vegas di Amerika Serikat maju justru karena obligasi. Selain itu Vietnam yang berhasil dapat dana sebesar AS$ 1 miliar dolar. “Bahkan Afrika Selatan dan Senegal juga sudah terbitkan obligasi daerah. Negara-negara besar umumnya sudah terbitkan obligasi,” ujarnya.
Mekeng mengakui Indonesia memang belum ada obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Di sisi lain, banyak orang Indonesia yang menyimpan uangnya di luar negeri. Kalau ada masuk ke Indonesia, itu lebih karena deposito dan itu tidak bisa dipakai untuk pembiayaan.
“Deposito tidak bisa dipakai untuk pembiayaan pembangunan. Sedangkan obligasi disandarkan kepada satu proyek. Kini saatnya pemerintah daerah mulai membangun daerah dengan obligasi daerah,” pungkasnya.[Fas]

Ikuti saluran vnews.click – Media Informasi Kepri di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VanjuMgDjiOcvP1Y1x2N

